Tak Sekadar Emansipasi, KPK Tanamkan Nilai Kartini untuk Lawan Koruptor Perempuan

JAKARTA, Hari Kartini tahun ini jatuh pada Selasa, ( 21/4/2026). Kartini indentik dengan Habis Gelap Terbitlah Terang", yang menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar dapat mengangkat derajatnya. 

Semangat Raden Ajeng Kartini terasa hidup dengan nuansa berbeda di Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Baca juga: DPR Tak Intervensi Hukum, Wamenko Otto Hasibuan: Itu Pengawasan atau Check and Balance

Puluhan perempuan penggiat seni berusia di atas 60 tahun berkumpul dan menyuarakan tekad yang sama dalam seminar bertajuk “Perempuan Tangguh, Perempuan Berintegritas”.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi KPK melalui Direktorat Sosialisasi Antikorupsi (Soskam) bersama komunitas Angklung Perempuan Indonesia (API).

Baca juga: 9 WNI Korban Penipuan Daring Kamboja , Kemlu RI Imbau Masyarakat Waspada Kerja Ilegal ke Luar Negeri

Direktur Soskam KPK, Amir Arief, menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini tidak seharusnya berhenti pada seremoni atau semangat emansipasi semata. Momentum ini perlu dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali gagasan besar Kartini, yaitu pendidikan sebagai salah satu jalan pemberantasan korupsi, khususnya di lingkungan komunitas perempuan.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif para anggota API yang mayoritas berusia di atas 60 tahun dalam menyuarakan nilai antikorupsi secara konsisten. 

Baca juga: Setahun Kemenimipas, Inovasi Layanan Publik dan Kedaulatan Perbatasan

"Usia tidak menjadi penghalang untuk terus berkontribusi dalam menggaungkan semangat integritas".kata Arif.

Senada dengan itu, tokoh perempuan, Okky Asokawati, menilai bahwa gerakan perempuan memiliki kekuatan besar dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

Baca juga: Dr. Muhd Naf'an: Literasi Hukum Kunci Keadilan Sejati di Indonesia

“Integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga mencakup komitmen, keadilan, dan kesetaraan. Ketika perempuan memegang nilai-nilai tersebut, dampaknya akan luas bagi masyarakat dan bangsa, ” ungkapnya di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Berdasarkan data KPK per triwulan III 2025, sebanyak 162 perempuan (sekitar 8, 6 persen) dari total 1.919 pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 adalah perempuan. 

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra: UU Organisasi Profesi Mendesak Dibentuk

Data sebelumnya pada akhir 2024 menyebutkan 148 wanita terjerat kasus korupsi, menunjukkan tren keterlibatan perempuan dalam korupsi masih perlu diwaspadai

Kerentanan perempuan dalam kasus korupsi sering dikaitkan dengan faktor ekonomi, tekanan, maupun posisi jabatan